Back to homepage

Sejarah KPU

 

SEJARAH KPU

Satu tahun setelah penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) tahun 1999, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU No 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No 3 Tahun 1999 tentang Pemilu. Pokok isi dari UU No. 4/2000 adalah adanya perubahan penting, yaitu bahwa penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2004 dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen dan nonpartisan. Independen dan nonpartisan inilah label baru yang disandang oleh KPU saat ini. KPU baru ini terdiri atas para anggota yang dipilih dari orang-orang yang independen dan nonpartisan. Pembentukan KPU yang demikian tidak bisa dilepaskan dengan aktivitas KPU masa lalu, yaitu pada pemilu 1999. Pada saat itu KPU beranggotakan para fungsionaris partai peserta Pemilu.

Dalam perjalanan KPU saat itu, p ublik melihat secara jelas bagaimana sangat kuatnya unsur kepentingan (interest) mewarnai setiap kegiatan KPU, sehingga sangat sering dalam pembahasan keputusan-keputusan KPU harus menghadapi situasi deadlock . Kenyataan ini tentu tidaklah menggembirakan, khususnya dilihat dari sudut pengembangan citra dan perkembangan KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Atas dasar pemikiran bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seharusnya bebas dari tekanan kepentingan-kepentingan, serta kuatnya tuntutan dari banyak pihak bahwa lembaga penyelenggara Pemilu harus bersih dari intervensi partai politik dan pemerintah, maka DPR bersama pemerintah mengeluarkan UU No.4 tahun 2000 yang secara tegas menyatakan bahwa anggota KPU terdiri dari orang-orang independen dan non partisan. Sifat independen dan nonpartisan KPU saat ini tercermin dari proses seleksi calon anggota KPU. Dari semua calon anggota KPU yang diajukan presiden kepada DPR untuk mendapat persetujuan, tidak satu pun yang berasal dari partai politik. Pada umumnya para calon berasal dari kalangan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Secara lebih jelas persyaratan untuk menjadi anggota KPU secara lebih rinci adalah sebagai berikut :

1. Sehat jasmani dan rohani

2. Berhak memilih dan dipilih

3. Mempunyai komitmen yang kuat terhadap tegaknya demokrasi dan keadilan

4. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil

5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang politik, kepartaian, pemilu dan kemampuan kepemimpinan

6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik

7. Tidak sedang menduduki jabatan politik dan jabatan struktural dalam jabatan pegawai negeri

KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal ini tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan UU tentang Pemilu. Seluruh anggota KPU dan perangkat pendukungnya menyadari bahwa rakyat menghendaki Pemilu 2004 lebih berkualitas dari pemilu pemilu sebelumnya. Oleh karena itu, pada Pemilu 2004, KPU harus mampu meyelenggarakan pemilu dengan tetap mengedepankan pencapaian asas-asas umum penyelenggaraan pemilu, yaitu; langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta beradab.

SEJARAH AWAL TERBENTUKNYA KPU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5), bahwa “Pemilihan Umum” diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan Mandiri.

Untuk menjamin terlaksananya pemilihan secara jujur, adil, dan transparan, maka pelaksana harus dipilih melalui seleksi yang ketat oleh tim seleksi yang diangkat oleh Bupati berdasarkan ketentuan UU no.12 tahun 2003 pasal 19 ayat 2 dan 3 dan sebagai tindak lanjut surat ketua KPU maka Bupati Polewali Mamasa membentuk tim seleksi yang terdiri dari unsure tokoh masyarakat, pemda, akademisi dan organisasi profesi. Adapun nama tim seleksi tersebut sebagai berikut:

1. Drs. Abdullah Jaga

2. Drs. H. Mahmud Rawi

3. M. Danial

4. Drs. H. AtjoManaf

5. H. Asli Kaduppa

Dalam tenggang waktu 3 hari setelah dikeluarkannya pengumuman seleksi calon anggota KPU Kab.

Polewali Mamasa, terdapat 36 orang yang telah memasukkan berkas.

Sebanyak 36 orang yang telah memasukkan berkas tersebut setelah diseleksi ternyata

hanya 18 orang yang memenuhi syarat untuk ikut dan diuji kepatutan fit and profer test. Sehingga

dari hasi fit and profer test tersebut diperolehlah 10 besar calon komisioner KPU Kabupaten

Polewali Mamasa yang terdiri dari :

Hasil seleksi dari 10 (sepuluh) calon anggota Komisi Pemilih Umum Kabupaten Polewali Mamasa yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 5 (lima) orang yang ditetapkan sebagai komisioner KPU Kabupaten Polewali Mamasa Periode pertama yaitu:

1. Drs. Syahrir Hamdani

2. Drs. H. Muh. Idrus

3. H. Bestari Badila

4. Fadhly Anwar, S. Sos

5. Sulihin Aziz, SS

Anggota komisioner KPU Kabupaten Polewali Mamasa yang terpilih tersebut ditetapkan dengan masa bakti 2003-2008.